yangberhak untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini juga bergantung pada kewenangan absolut dari masing-masing peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.23 Lebih lanjut, dibawah ini akan diuraikan lebih khusus mengenai Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. 2. PeradilanTata Usaha Negara. Pengadilan Pajak. Peraturan. Tentang. Petunjuk. RSS. Beranda; Pengadilan; PTUN JAKARTA; TUN; Hakim Anggota: Hakim Anggota Umar Dani, Br Hakim Anggota Syafaat Menyatakan Tindakan Pemerintah berupa Penyampaian Tergugat dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344); persidangan pengadilan. 6. Hakim Anggota adalah Hakim yang menjadi anggota majelis hakim atau perbuatannya ternyata bukan merupakan tindak pidana dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Padaumumnya, jika rakyat melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, maka menurut peraturan dapat dihukum atau dikenakan sanksi dan akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Saat ini peradilan umum diatur berdasarkan UU No.2 tahun 1986 (Lembaran Negara No. 20 tahun 1986). Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh PengadilanTipikor, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (diatur dalam Pasal 25 UU Pengadilan Tipikor). 2. Adanya penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tipikor (diatur dalam Pasal 9 UU Pengadilan Tipikor); 3. Komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara Tipikor pada Pl31.

hakim anggota dalam pengadilan tata usaha negara merupakan hakim